Janji Para Calon Gubernur DKI JAKARTA | Quick Count Pilkada DKI JAKARTA

Janji Para Calon Gubernur DKI JAKARTA | Quick Count Pilkada DKI JAKARTA - Di Jakarta, sedang dilakukan Pilkada DKI JAKARTA yang memiliki 6 pasangan Calon Gubernur, yaitu: Foke - Nara, Hendardji - Riza, Jokowi - Ahok, Hidayat - Didik, Faisal - Biem, Alex - Nono. Keenam pasangan tersebut sedang giat-giatnya melakukan kegiatan untuk pendekatan terhadap masyarakat dan sebelum mencalonkan diru menjadi Gubernur DKI JAKARTA, ke-6 pasangan tersebut telah membuat janji-janji jika mereka terpilih menjadi Gubernur DKI JAKARTA.

Sebelum melihat janji-janji mereka, baiknya kita melihat Hasil Quick Count PILKADA DKI JAKARTA | Hasil Hitung Cepat sementara:


Apa saja janji-janji mereka tersebut? Berikut beritanya:
1. Janji Foke - Nara:

Mengatasi kemacetan di Jakarta
Perbaikan sarana transportasi massal, pembatasan angkutan berat di tol dalam kota, penerapan parkir off street, pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) serta rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Perbaikan sarana transportasi massal, salah satunya dengan menyelesaikan 15 koridor busway. Saat ini, sudah dibuka koridor XI (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Kemudian untuk koridor XII (Tanjung Priok-Pluit). Selain itu, dibuat pula angkutan pengumpan atau feeder yang mempermudah warga dari pemukiman untuk menuju ke halte busway terdekat atau stasiun terdekat. Saat ini tersedia 3 rute yaitu rute 1 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot), rute 2 (Tanah Abang-Balai Kota) dan rute 3 (SCBD-Senayan).

Pembatasan angkutan berat di toldalkot diberlakukan sejak pertengahan tahun 2011. Angkutan berat hanya diperbolehkan masuk toldalkot pada pukul 22.00-05.00.

Pembangunan JLNT Antasari-Blok M dan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Saat ini, underpass Trunojoyo yang merupakan bagian dari JLNT Antasari-Blok M sudah dapat digunakan dan terbukti mampu mengurai kemacetan sedikit demi sedikit. Diperkirakan pembangunan ini akan dapat diselesaikan tahun ini. pembangunan ini merupakan langkah mengurai macet dengan penambahan kapasitas jalan yang memang persentasenya sedikit dibandingkan dengan angka kendaraan yang terus meningkat.

Penerapan parkir off-street sudah dilakukan di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk sejak pertengahan tahun 2011. namun pada kenyataannya penegakan hukum untuk menertibkan para pelanggar masih minim sehingga masih banyak kendaraan yang parkir di badan jalan. Penerapan parkir off-street di Pasar Baru pun tidak kunjung berjalan karena masih sulit diterima oleh warga.

ERP, hingga saat ini masih menunggu peraturan dari Kemenkeu terkait detail tarif dan cara penarikan. Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sudah berjalan lancar, hanya program mengurai kemacetan ini terganjal pemerintah pusat.

Mengatasi banji, termasuk rob di Jakarta Utara
Program penanganan banjir sendiri lebih memprioritaskan penanganan bencana banjir rob di Jakarta Utara. Saat ini, tanggul di Marunda baru ada sepanjang 300 meter nantinya akan disempurnakan lagi. untuk jangka panjang kebutuhan penanganan banjir rob, DKI menyiapkan master plan pengamanan kawasan pantai Utara Jakarta. Master plan tanggul raksasa ini akan dibuat tahun 2012.

Melakukan pengerukan 13 sungai di Jakarta yang masuk dalam program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan mendapat bantuan dari World Bank. Akan dilakukan juga penataan bantaran Kali Ciliwung dan relokasi warga di sekitar ke rumah susun yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melanjutkan pembangunan Kanal Banjir Timur yang akan mengurangi banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta. Minimal KBT ini mampu mengamankan seperempat dari luas wilayah kota Jakarta dari ancaman banjir. selain itu, ada juga pemasangan pompa dan gorong-gorong yang berhasil mengurangi titik-titik genangan air. Pada tahun 2007, ada 78 titik genangan air yang menghambat kehidupan rutin warga Jakarta. Namun dengan pengendalian banjir yang dilaksanakan sejak tahun 2007, sebanyak 16 titik genangan sudah bisa dihilangkan. Sehingga total titik genangan air tinggal 62 titik. Pada tahun 2010, sebanyak 40 titik genangan air berhasil dihilangkan Pemprov DKI. Kini tinggal tersisa 18 titik lagi yang harus diselesaikan.

Jika pada beberapa tahun lalu, genangan air itu akan surut dalam jangka waktu 72 jam, maka sejak akhir tahun 2009 lalu, genangan air akibat hujan itu lebih cepat surut, yakni hanya dalam jangka waktu 14 jam. Ke depan Pemprov DKI menargetkan akan mengurangi banjir di Ibu kota sebanyak 40 persen pada tahun 2011 dan sebanyak 75 persen pada tahun 2016.

Kemudian membangun waduk di beberapa titik sebagai tempat penampungan air. salah satunya yang sedang dikerjakan adalah waduk Kali Krukut.

Mengatasi masalah premanisme
Bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk memberantas tindak kejahatan maupun premanisme di Jakarta. Saat ini, yang tengah berjalan adalah Operasi Kilat Jaya (OKJ) yang yang digelar selama satu bulan dari 23 Februari hingga 23 Maret 2012. Permintaan bantuan untuk menyukseskan operasi ini di Jakarta pasti akan diberikan. Hal ini bertujuan agar warga Jakarta tidak lagi merasa resah dan tidak aman di rumahnya sendiri.

Mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket
Perizinan pendirian minimarket tetap harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Revisi Perda ini masih dibahas di legislatif. Jadi jika pendirian minimarket tidak sesuai dengan Perda yang ada dapat dikenai sanksi.

Beberapa aturan yang ada dalam Perda itu adalah pasar modern dengan luas hingga 200 meter persegi harus berada minimal 500 meter dari pasar tradisional. Pasar modern dengan luas minimal 200-1.000 m2, harus minimal berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional. Sedangkan supermarket atau hipermarket sekurangnya barjarak 2,5 kilometer dari pasar tradisional

Mengatasi masalah trotoar dan pedestrian
Mencoba menggandeng LSM dan meminta konsultan muda untuk bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta memperbaiki pedestrian. April 2012, akan dilakukan uji coba penataan pedestrian di empat titik yaitu Jalan Sabang, Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jalan Ridwan Rais dan Jalan Cikini. Nantinya pedestrian ini akan dilebarkan dan ditinggikan sehingga motor tidak mudah menaiki pedestrian.

Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan penyuluhan di tiap-tiap kelurahan agar mereka mulai menata pedestrian di masing-masing wilayahnya.

Masalah transportasi massal, misalnya program busway
Saat ini, sudah dibuka koridor XI (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Kemudian untuk koridor XII (Tanjung Priok-Pluit). Selain itu, dibuat pula angkutan pengumpan atau feeder yang mempermudah warga dari permukiman untuk menuju ke halte busway terdekat atau stasiun terdekat. Saat ini tersedia 3 rute yaitu rute 1 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot), rute 2 (Tanah Abang-Balai Kota) dan rute 3 (SCBD-Senayan).

Selanjutnya akan diteruskan hingga 15 koridor. Kemudian pada tahun ini, rencananya akan ada penambahan bus gandeng sebanyak 102 armada untuk didistribusikan ke tiap-tiap koridor. Untuk beberapa koridor juga akan dibuka lelang operator untuk memperbaharui kinerja bus transjakarta dalam melayani masyarakat.

Masalah ormas anarkis di Jakarta
Negara ini merupakan negara hukum sehingga apapun yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di Jakarta harus ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Pemprov DKI bersama aparat kepolisian dan dibantu TNI akan memantau pergerakan ormas di Jakarta. Bila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi hukum

Masalah banyaknya angka anak putus sekolah
Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat setiap tahunnya, berencana membiayai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau hingga SMA dan sederajat pada 2012. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 26 persen dari Rp 31,76 triliun APBD DKI 2012 untuk biaya pendidikan di Ibu Kota. Dana tersebut antara lain disalurkan dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh siswa tingkat SD dan SMP, serta Bantuan Operasional Buku (BOB) untuk siswa SMA dan SMK.

Jika daerah lain siswa mendapat BOS maka di Jakarta tidak hanya mendapat BOS saja, setiap siswa SD dan SMP DKI juga menerima BOP dan BOB dari APBD. Dari dana BOP setiap siswa SD menerima biaya sebesar Rp 720.000 per tahun dan siswa SMP sebesar Rp 1.320.000 per tahun. Sedangkan SMA juga mendapatkan Biaya Operasional Buku (BOB) sebesar Rp 900.000 per tahun dan SMK sebesar Rp 1,8 juta per tahun.

Jika rencana Kemendiknas untuk menaikkan BOS terlaksana maka BOP untuk siwa SD dan SMP nantinya akan dikurangi, sehingga dapat dialihkan untuk memberikan bantuan pendidikan di jenjang SMA dan sederajat.

Selama ini, selain memberikan dana BOS dan BOP Pemprov DKI Jakarta juga memberikan beasiswa rawan putus sekolah sebesar Rp 31,44 miliar untuk 10.374 siswa.

Masalah museum agar dapat menyumbang sektor Pariwisata
Melakukan renovasi untuk perbaikan museum yang harus didukung oleh DPRD DKI Jakarta juga. Kemudian melakukan promosi pada warga Jakarta dengan gencar.

2. Janji Hendardji - Riza:

1. Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta:
Harus dibuat program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, busway harus terintegrasi antarkoridor satu dan koridor lainya. Busway harus dibuat sampai ke setiap kelurahan dan harus dibangun jalur baru khusus busway di beberapa wilayah tertentu, sehingga jalur busway bisa lebih lebar dan aman seperti di Bogota, Kolombia. Busway juga harus terhubung dengan sistem transportasi lainya seperti KRL dan tempat fasilitas umum seperti terminal, bandara dan stasiun kereta api. Bus transjakarta juga harus menjangkau wilayah padat penduduk dan pasar. Jumlah bus transjakarta juga harus ditambah sesuai prpoporsi jumlah penumpang sehingga memperkecil panjangnya antrean dan penumpang berjubel di dalam bus.

Untuk jangka panjang Jakarta wajib memiliki monorel dan subway. Dibandingkan dengan kota di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur dan Bangkok, maka Jakarta sudah semakin tertinggal. Monorel dan subway meski investasinya sedikit lebih mahal, namun memiliki banyak kelebihan karena berada di jalur tersendiri, bahkan monorel bisa dibuat sampai di tepi jalan tol sehingga bisa menjangkau ke di wilayah pinggiran Jakarta yang berbatasan langsung dengan daerah sekitar seperti Tangerang, Bekasi dan Depok. Monorel dan subway jelas akan memperkecil polusi udara dan menghemat pemakaian BBM secara massal, lebih go green. Monorel dan subway dapat dikelola join dengan pihak swasta agar lebih profesional dan menguntungkan. Perbaikan dan peningkatan transportasi publik akan memiliki efek positif dalam jangka panjang, termasuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan kematian. Dalam data Polda Metro Jaya antara Januari-Oktober 2011 tercatat sekitar 935 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan sebagian besar pengendara sepeda motor. Dari hasil survei sebagian besar mereka yang meninggal di jalan raya adalah kepala rumah tangga yang harus menghidupi istri dan anaknya. Maka dampak sosial akibat kecelakaan lalu lintas di jalan ini diperkirakan menurut para ahli menyebabkan kerugian hampir Rp 100 triliun pertahun, karena banyak anak kehilangan ayahnya dan banyak keluarga kehilangan kepala rumah tangga yang menopang kehidupan sehari-hari. Karena itu sebesar apapun nilai investasi untuk membangun transportasi publik yang aman, nyaman dan memadai masih lebih kecil dibanding resiko risiko tersebut.

2. Untuk mengatasi banjir, termasuk rob di Jakarta Utara:
Mengatasi banjir yang perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah merevitalisasi sungai-sungai yang melintasi Jakarta. Sungai tersebut harus dikeduk rutin dalam jangka waktu tertentu agar kedalamannya terjaga sesuai perkitaran aliran airnya. Kanan dan kiri sungai seharusnya dibongkar dan dibuat jalur khusus dan penghijauan sehingga tidak lagi menjadi tempat hunian kumuh. Penataan aliran sungai tidak tertutup kemungkinan bisa membuat jalur transportasi khusus di atas sungai di Jakarta. Selain itu diadakan koordinasi antara hulu dan hilir, sehingga Jakarta harus mampu mengelola air sungai dengan memiliki program terpadu dengan Bogor dan Depok. Dalam jangka panjang, Jakarta harus mengembangkan konsep wilayah utara sebagai water front city dengan membangun waduk seperti di Cengkareng, Kali Baru dan Marunda sekaligus untuk menangani bila terjadi rob. Sedangkan wilayah selatan Jakarta harus dibuat sebagai barrier eco system atau daerah resapan sehingga ruang terbuka hijau benar benar bisa dikontrol. Koordinasi dengan pemerintah pusat menyangkut Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat harus terus dilakukan agar penyelesaian kedua proyek raksasa tersebut tepat waktu dan fungsinya.

3. Untuk mengatasi masalah premanisme di Jakarta:
Premanisme di Jakarta muncul karena kesenjangan kesejahteraan yang terus terjadi, di mana yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kesenjangan ini harus diatasi dengan pemerataan pembangunan yang menyentuh rakyat kecil dan orang miskin. Arah pembangunan di Jakarta harus diubah dan tidak bisa lagi dilakukan hanya secara sporadis dan tidak terkonsep. Selain itu, Jakarta wajib melakukan peremajaan kota karena wajah kota adalah juga mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari warganya. Ruang terbuka hijau harus 30 persen dengan komposisi 20 persen publik dan 10 persen private. Dengan melakukan peremajaan kota, Jakarta diharapkan akan menjadi kota yang layak huni, aman, nyaman, damai dan tentu saja sejahtera. Karena lingkungan yang nyaman dan aman akan mempersempit ruang gerak munculnya premanisme. Selain itu, premanisme juga diatasi dengan mempertegas tugas aparat penegak hukum, serta meningkatkan gerakan keagamaan dan moral yang dapat mengatasi krisis ahlak dan budi pekerti di masyarakat.

4. Untuk mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket:
Pembangunan mal dan minimarket harusnya ditinjau ulang dan bila perlu dilakukan morotarium untuk jangka waktu tertentu sesuai fisibilitasnya. Jakarta justru harus mengembangkan pasar tradisional yang jumlahnya makin menyusut dari tahun ke tahun. Pasar tradisional justru menggerakkan ekonomi kelas bawah dan bisa mengangkat kualitas kehidupan warga miskin secara perlahan. Logikanya, seorang buruh atau pegawai rendahan tentu memilih berbelanja di pasar tradisional yang lebih murah harganya bisa dijangkau oleh mereka. Sejak kepemimpinan Fauzi Bowo, jumlah pasar tradisional tidak pernah bertambah sekitar 137, itu pun kondisinya sebagian besar kumuh dan kotor.

5. Untuk mengatasi trotoar dan pedestrian di Jakarta yang dirampas oleh pedagang kaki lima, pedagang tanaman, tukang tambal ban, dan kadang diserobot pengguna sepeda motor:
Pedagang kali lima harus dibangunkan tempat sehingga mereka tidak berkeliaran jualan di trotoal jalan. Pedagang Kali lima juga harus dibantu, misalnya kredit lunak untuk mendapatkan kios agar tidak lagi berjualan di jalan. Pedagang kali lima sebenarnya merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi sektor riil yang bisa dikelola melalui manajemen UKM yang bisa terapkan oleh Pemprov DKI lewat kredit lunak jangka panjang. Sedangkan untuk pedestarian Pemprov juga harus berani menerapkan aturan dan menindak dengan tegas pengendara sepeda motor yang menyerobot trotoar jalan. Pedestarian juga harus dibangun lebar dan tinggi agar nyaman bagi pejalan kaki dan tidak mudah dinaiki sepeda motor.

6. Terkait masalah ormas anarkis yang meresahkan warga DKI:
Sejumlah dinas terkait di Pemprov DKI yang membawahi ormas harus lebih aktif melakukan dialog, pertemuan dan membuat konsep agar aktivitas ormas bisa lebih memberi manfaat pada masyarakat dan warga Jakarta. Keberadaan ormas sesungguhnya positif asal diarahkan untuk hal-hal yang positif seperti dilibatkan dalam memerangi narkoba, menjaga wilayah dari tindak kejahatan atau dilibatkan dalam kegiatan sosial keagamaan. Jadwal kegiatan dan padatnya aktivitas Ormas untuk kegiatan positif tentu akan meminimalisasi sebuah ormas untuk bertindak anarkis karena aktivitasnya tersalurkan dan tidak terhambat.

7. Terkait masih banyaknya angka anak putus sekolah di DKI:
Dengan angka APBD mencapai di atas Rp 30 triliun lebih, Jakarta harusnya sejak tiga tahun lalu sudah bisa membebaskan biaya sekolah sampai tingkat SLTA. Hal ini pun masih bisa dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk koordinasi agar biaya Pendidikan tepat sasaran dan tepat guna. Program wajib belajar juga tidak berjalan dengan baik dan tidak terkonsep karena Gubernur sekarang terkesan tidak peduli dengan dunia pendidikan. Padahal bila dihitung jumlah anak putus sekolah, jumlah sekolah dan biaya yang dibutuhkan, saya yakin dana APBD mampu mengatasi masalah pendidikan di Jakarta, asalkan ada keseriusan, dibandingkan bagi-bagi uang misalnya untuk RW Kumuh Rp 500 juta dan dana lain yang tidak tepat sasaran.

3. Janji Jokowi - Ahok:

Mengatasi kemacetan
Meneruskan sistem Pola Transportasi Makro yang digagas pada masa Gubernur Sutiyoso.

Menyelesaikan busway hingga 15 koridor. Namun, untuk busway, koridor yang padat akan diubah menggunakan railbus.

Meneruskan monorel dan MRT.

Merevitalisasi ngkutan umum dengan sistem hibah. Jadi, yang lama diganti yang baru. Dengan perbaikan angkutan umum ini, diharapkan masyarakat akan mau berpindah ke angkutan umum.

Mengatasi banjir
Akan melebarkan sungai dengan merelokasi penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Relokasinya harus melalui pendekatan terhadap warga. Jangan sampai disusupi kepentingan politik lain.

Mewajibkan rumah-rumah di Jakarta dan gedung-gedung di Jakarta membuat sumur resapan. Selain itu, bekerjasama dengan daerah mitra untuk membuat tempat tampungan air.

Mengatasi masalah premanisme
Melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak tersebut. Contoh yang pernah dilakukan Jokowi adalah datang langsung kepada mereka, sehingga mereka merasa dianggap. Kemudian berbicara apa saja yang dapat dilakukan bersama dalam sebuah kota.

Mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket
Kalau malnya diperuntukkan untuk shelter para pedagang kaki lima, ya tidak apa-apa. Itu memang rencana Jokowi, yaitu merelokasi para PKL agar mendapat tempat berdagang yang layak dan tanpa ada pungutan liar. Namun pembangunan mal ini juga harus melihat konsep tata ruang. Jika tidak sesuai dengan konsep tata ruang, ya tidak boleh dibangun di situ.

Mengatasi trotoar dan pedestrian
Akan menatanya agar lebih baik dan akan melihat dulu kondisinya di lapangan.

Mengatasi ormas anarkis yang meresahkan warga DKI
Harus ada intervensi sosial dengan pendekatan kelompok.

Mengatasi masih banyaknya angka anak putus
Jokowi sudah menyiapkan kartu khusus untuk para siswa yang kurang mampu seperti yang sudah dilakukan di Solo. Jokowi juga akan mengajak sekolah-sekolah untuk mau bekerjasama. Nanti akan dilihat juga apakah siswa tersebut benar layak menerima kartu tersebut atau tidak. Di Solo, memang belum sepenuhnya selesai program ini. Namun dengan anggaran pendidikan di Jakarta yang cukup besar, ini diharapkan bisa terwujud di Jakarta.

Apa yang akan Anda lakukan dengan museum-museum di Jakarta yang belum mampu menyumbang sektor Pariwisata secara signifikan?
Tentunya harus ada renovasi dan restorasi. Jangan malah dihancurkan baik museum atau bangunan cagar budaya. Anggarannya ada untuk itu.

4. Janji Hidayat - Didik:

Mengatasi kemacetan
Masalah mass rapid transit (MRT). Di Singapura dan negara lain MRT bisa membawa penumpang yang banyak. Di Jakarta, bisa. Misalnya dari Lebak Bulus sampai ke Thamrim, itu satu Jakarta bisa dibuat sistem MRT yang sangat bagus.

Membuat double track bagi kereta api agar mampu mempersingkat waktu tempuh sebuah rute kereta api.

Meneruskan proyek Monorel. Jika proyek tersebut diteruskan, ruwetnya transportasi Jakarta bisa diurai.

Menurunkan tarif Jalan tol kota. APBD DKI hampir Rp 40 triliun dan bisa naik hingga Rp 80 triliun, karena potensi yang besar ini harus dimanfaatkan. Di sisi lain, juga merencanakan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor agar warga beralih ke transportasi masal tersebut.

MRT harus terpadu dengan daerah-daerah strategis seperti bandara, pelabuhan serta daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Tangerang dan wilayah-wilayah lainnya.

Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, khususnya masalah keamanan.

Melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Hal tersebut berkaitan dengan langkah penerapan pajak tinggi bagi kendaraan bermotor.

Mengenakan tarif murah dalam sistem transportasi Jakarta.

Meniadakan keberadaan angkutan umum kecil. Jakarta harus memiliki rute yang terjangkau luas, karena itu kendaraan kecil akan diganti dengan angkutan besar seperti bus agar memuat lebih banyak dan tidak menimbulkan kesemerawutan.

Program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jakarta
Pemberdayaan sistem Puskesmas sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan masyarakat dalam seluruh dimensi dan jaringannya. Yaitu obat-obatannya, dokter-dokternya, dan sumber daya manusianya

Meningkatkan asuransi kesehatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan keterjangkauan yang lebih luas, jadi tidak mandek di kelompok miskin yang terbatas. Menurut data yang dimiliki, sebanyak 63 persen masyarakat miskin yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih dikenakan biaya. Untuk itu, dia berjanji untuk mengawal program tersebut.

Membangun sistem pengawasan program kesehatan dengan cara memberikan rating bagi tiap puskesmas di Jakarta. Hal tersebut perlu dilakukan untuk merangsang optimalisasi pelayanan kesehatan.

Memperluas pelayanan Keluarga Miskin (Gakin) agar tidak hanya untuk rawat jalan, namun juga bagi pasien rawat inap.

Terakhir, evaluasi pelayanan rumah sakit secara keseluruhan, mulai dari puskesmas, rumah sakit umum daerah sampai rumah sakit swasta. Tujuannya untuk memeriksa apakah rumah sakit tersebut telah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi warga Jakarta atau belum.

5. Janji Faisal - Biem:

Mengatasi kemacetan di Jakarta
I. Otoritas transportasi jakarta (busway dan commuter line) sudah berjalan dengan penerapan-penerapan layanan yang terintegrasi:

Penerapan 1 tiket untuk penggunaan seluruh transportasi transportasi massal yang disediakan.

Pusat pengelolaan operasional yang terpusat dan terintegrasi yang melibatkan juga PT. Commuter dan TransJakarta.

Transportasi massal yang disediakan memiliki armada dan ketepatan jadwal yang akurat.

Angkutan umum kecil hanya beroperasi di daerah pemukiman, berfungsi sebagai Feeder ke lokasi-lokasi pemberhentian transportasi massal (halte atau stasiun) dan terintegrasi dalam otoritas transportasi jakarta.

Penghentian perijinan kendaraan umum swasta yang tidak masuk dalam rencana trayek dan jalur transportasi umum yang telah ditetapkan.

Pengurangan kendaraan umum yang masa produksi dan kondisi fisiknya sudah tidak memadai/sudah habis dan atau ijin trayeknya sudah habis, agar tidak perlu beroperasi pada trayek/jalur-jalur yang sudah masuk dalam rencana jalur/trayek transportasi massal.

Pembangunan lahan parkir yang memadai pada beberapa titik penting pemberhentian transportasi massal (Busway & Commuterline) di daerah sekeliling Jakarta yang penduduknya cukup banyak memasuki Jakarta.

II. Konsep dan sistem untuk Traffic Management yang terintegrasi dan menyeluruh dengan capaian:

Penerapan electronic road pricing (ERP) pada titik-titik masuk Jakarta yang frekuensi lalulintasnya cukup tinggi bagi kendaraan pribadi.

Penerapan pajak pemilikan kendaraan pribadi progresif untuk pemilikan ganda kendaraan pribadi.

Pengelolaan pembayaran pajak pemilikan kendaraan pribadi yang terintegrasi, bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, menggunakan Kartu Keluarga, bukan hanya Kartu Tanda Penduduk.

Pengoperasian secara konsisten penegakan hukum lalulintas, menggunakan Polisi Pamong Praja dan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya.

Mengurangi dan memindahkan titik-titik putaran (U-Turn) di banyak ruas jalan untuk mengurangi antrian kendaraan berputar.

Mewajibkan pusat-pusat perbelanjaan memiliki lokasi pemberhentian kendaraan pribadi maupun kendaraan umum/shuttle yang tidak mengganggu lalulintas/jalan umum.

Petugas keamanan pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran diwajibkan untuk membantu kelancaran lalulintas di sekitar lokasi mereka.

Memiliki sistem pengaturan lampu pengaturan lalulintas yang kontrolnya terpusat bekerjasama dengan Polda Metro Jaya.

Memasang CCTV di 30 persen wilayah lalu lintas Jakarta, kontrol yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi.

Membuka kembali 30 persen lajur jalan yang digunakan oleh pedagang kaki lima dengan merelokasi mereka ke pasar-pasar, yang akan direvitalisasi dengan perluasan los-los untuk mereka di lokasi-lokasi pasar dan los-los di lokasi-lokasi yang akan dibangun pedestrian terpusat (area bebas dari kendaraan), seperti kemungkinan di Jalan Jaksa, Jalan Sabang, Jalan Cikini Raya, Jalan Surabaya dan beberapa tempat lain.

Mengatasi banjir, termasuk rob di Jakarta Utara
I. Pengelolaan Air dan Perawatan Sungai yang efisien dan pengembalian fungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air warga kota:

Pembentukan badan pengurusan sungai yang terpadu, bekerja sama dengan Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane Kemen PU yang akan melakukan proses revitalisasi dan normalisasi 13 aliran sungai yang melewati Jakarta.

Revitalisasi dan normalisasi 13 aliran sungai yang melewati Jakarta sudah selesai di beberapa titik yang kritis.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal pengelolaan aliran sungai sudah berjalan dengan pembagian kerja, tanggung jawab dan wewenang yang sudah dirancang dengan baik.

Ratusan titik-titik penumpukan dan pembuangan sampah di sepanjang aliran sungai akan dihilangkan dengan mengintegrasikan pada pengelolaan sampah berbasis wilayah.

Membangun master plan saluran pembuangan air yang terintegrasi dengan aliran sungai dan mekanisme kontrol serta perawatannya, juga telah terbangun sistemnya terutama di titik-titik kritis.

Pembangunan apartemen/Rumah susun untuk warga akibat relokasi yang mungkin saja harus dilakukan sebagai konsekwensi proses revitalisasi dan normalisasi sungai.

Membangun situ-situ buatan pada beberapa titik kritis sebagai bagian dari proses penyerapan air yang bisa juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah seputar Jakarta.

Pemberian insentif pada warga di wilayah-wilayah yang bermukin di area daerah aliran sungai untuk bisa terus menjaga kebersihan sungainya dan mereplikasi kegiatan-kegiatan warga yang berhasil untuk di terapkan di wilayah lainnya.

Penciptaan ruang-ruang publik dan ruang terbuka hijau di sepanjang aliran sungai ciliwung dan lainnya, dengan tetap menerapkan prinsip kesesuaian dengan situasi dan kondisi wilayah bersangkutan.

II. Pengelolaan Wilayah muara sungai dan kawasan pantai Jakarta yang terintegrasi:
Menghentikan proses reklamasi pantai yang berlebihan dan mengadakan audit Amdal terhadap wilayah-wilayah hasil reklamasi dan mengantisipasi kemungkinan relokasi warga dan industri yang sudah tidak cocok peruntukannya.

Mendorong pertumbuhan dan memperluas hutan bakau di sekeliling pantai Jakarta sebagai tembok alami.

Mendorong terbangunnya tanggul raksasa (giant sea wall) yang lebih ramah pada habitat laut dan terintegrasi dengan perluasan hutan-hutan bakau di muara-muara sungai dan di beberapa tempat kritis lainnya.

Mengatasi masalah premanisme
Premanisme adalah masalah hukum sekaligus sebagai permasalahan sosial yang sering kali penyebabnya adalah ketidakadilan dan ketiadaan lapangan kerja bagi warga. Di satu sisi, premanisme yang berkaitan dengan masalah hukum, yaitu pelanggaran hokum akibat premanisme ini, tidak lain adaah mendorong aparat hukum untuk tegas melakukan penindakan dan antisipasi tindakan-tindakan premanisme ini, baik premanisme yang dilakukan oleh individu-individu maupun oleh kelompok warga yang mengatasnamakan kelompok tertentu dan organisasi-organisasinya.

Dari sisi permasalahan sosial, revitalisasi dan restrukturisasi Balai Latihan Kerja di tingkat Kelurahan (bukan lagi di kecamatan) bagi warga yang masuk dalam kategori usia produktif yang akan diarahkan pada program-program yang bisa berfungsi untuk penyediaan lapangan pekerjaan, penyaluran tenaga-tenaga khusus hasil Balai Latihan ini kepada Industri yang ada di Jakarta. Juga dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif di masyarakat, khususnya di pemukiman yang padat penduduk, menjadi hal yang krusial untuk menekan premanisme di Jakarta. Penguatan kembali karang taruna dan inisiatif-inisiatif lain bagi muncul dan aktifnya kembali lembaga-lembaga swadaya warga di tingkat RT/RW dengan insentif-insentif berupa bantuan anggaran kegiatan, fasilitas pendukung dan sebagainya sebagai penguat dan memastikan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.

Mengatasi masalah menjamurnya mal dan minimarket
Rencana strategisnya adalah:

Melakukan audit perijinan, amdal, analisis dampak lalulintas, dsb terhadap seluruh mal dan minimarket yang ada di Jakarta.

Menghentikan sementara perijinan pembangunan Mal dan minimarket di Jakarta sampai batas yang akan ditentukan kemudian, hingga diterimanya hasil audit di atas dan di dapatkan rekomendasi-rekomendasi tertentu.

Menerapkan ketegasan terhadap para pengusaha mal dan minimarket untuk mengikuti aturan yang ada yang berkaitan dengan proses pembangunan, jarak lokasi, Amdal, Ruang Terbuka Hijau, Ruang publik, dsb, hingga pada tahap kemungkinan pembongkaran dan relokasi jika tidak dapat dipenuhi aspek-aspek formal ketentuan dalam perijinan.

Redistribusi fungsi-fungsi kota dengan cara melakukan kerjasama menyeluruh dengan daerah-daerah tetangga DKI Jakarta untuk mengembangkan pusat-pusat perbelanjan baru di daerah-daerah tersebut, sehingga proses Moratorium Mal di Jakarta bisa berlangsung terus dan mulai mengembangkan bersama daerah-daerah tetangga Jakarta secara terkendali pertumbuhannya dan menjadikan pemerataan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dari Jakarta ke daerah-daerah tetangga.

Mendorong PD Pasar Jaya untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pasar rakyat agar bisa lebih bersaing dengan mal dan minimarket yang menjamur ke daerah pemukiman.

Mengurangi jumlah minimarket yang sama (merk dagang dan kepemilikannya) dalam 1 lokasi pemukiman yang sama dan mendorong proses revitalisasi pasar rakyat di pemukiman tersebut.

Mengatasi masalah trotoar dan pedestrian
Mengembalikan fungsinya sebagai ruang untuk berjalan kaki bagi warga.

Mendesign sedemikian rupa bentuk pedestrian sehingga bisa menutup akses kendaraan bermotor untuk masuk.

Membuat lebih nyaman dan aman jalur pedestrian dengan memaksimalkan peran Satpol PP di lapangan dan membangun fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, seperti atap dan tempat berteduh dan tempat sampah dengan radius setiap 50 meter.

Memindahkan pedagang kaki lima dari pedestrian ke tempat yang lebih baik, dan tetap strategis bagi mereka namun tidak mengganggu pedestrian bagi pejalan kaki. Hal ini bisa juga dengan mendorong Pasar-pasar di Jakarta untuk lebih memperbanyak los-los dan bukan lagi kios-kios. Los-los ini bisa digunakan untuk menampung pedagang kaki lima di banyak tempat.

Membangun “ruang kali lima” yang manusiawi yang dipadukan dengan konsep pedestrian terpusat (area terlarang kendaraan) yang juga akan dibangun di beberapa wilayah tertentu di Jakarta, seperti di Jalan Jaksa, Jalan Sabang, Jalan Cikini Raya, Jalan Surabaya dan beberapa tempat lain.

Mengatasi masalah transportasi massal, khususnya terkait program busway
Busway ini sebetulnya sangat strategis dan penting, maka itu busway akan tetap diteruskan karena akan menjadi salah satu bagian dari tata kelola transportasi publik yang terintegrasi. Dengan konsep yang terintegrasi ini nantinya akan dimungkinkan pembuatan satu lembaga otoritas pelaksana transportasi public yang terintegrasi ini yang akan melibatkan juga PT Commuter dan PT Transjakarta sebagai stake holders dalam hal penyelenggaraan transportasi publik ini. Pada tataran teknis, ketika lembaga otoritas ini berjalan, maka semua pengguna transportasi publi ini hanya perlu membeli 1 tiket yang murah dan terjangkau (akan ada subsidi khusus untuk ini) untuk semua penggunaan transportasi publik itu pada 1 hari yang sama.

Mengatasi masalah ormas anarkis yang meresahkan warga DKI
Indonesia menjamin hak warga Negara untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, itu bagian dari Hak Azasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.Jadi tidak ada alas an untuk melarang keberadaan ormas. Namun jika ormas-ormas tersebut berperilaku yang melanggar hukum, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang meresahkan warga, maka kita akan mendesak aparat hukum untuk melakukan tindakan tegas menertibkan dan menegakkan hukum tersebut.

Di satu sisi, ormas meresahkan juga sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 di atas dan sudah dijawab, sehingga ketika permasalahan ekonomi masyarakat. Penghasilan, peluang dan kesempatan kerja sudah teratasi, maka kemungkinan ormas-ormas anarkis ini mendapatkan anggota pun kecil dan otomatis akan berkurang.

Mengatasi masalah anak putus sekolah di DKI
Angka putus sekolah di Jakarta cukup tinggi sebetulnya dan untuk itu perlu penanganan dan penyikapan yang bijak mengenai hal tersebut, yaitu:
Pelayanan pendidikan gratis hingga tingkat SMA
Menghilangkan “status-status sosial” sekolah negeri yang mengakibatkan ada perbedaan pengelolaan anggaran sekolah dan membentuk “kasta-kasta”.

Memastikan anggaran pendidikan dalam APBD 20 persen dan betul-betul tercapai dalam implementasi serta bisa digunakan untuk program-program yang lebih berpengaruh langsung dengan perbaikan kurikulum dan pola pendidikan, seperti beasiswa massal berkelanjutan untuk mengurangi angka putus sekolah ini serta kegiatan-kegiatan non akademik yang membantu pembentukan Life Skill Education, seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan wirausaha untuk tingkat pendidikan tingkat menengah ke atas.

Mengurangi anggaran pendidikan yang bersifat pengadaan barang dan jasa yang tidak berkaitan dengan perbaikan kurikulum dan pola pendidikan, mengonsolidasikan kurikulum pendidikan berdasarkan pada kurikulum yang tidak hanya terkonsentrasi pada pencapaian akademik, namun juga pencapaian non akademik (life skill education).

Mengatasi masalah museum yang belum mampu menyumbang sektor Pariwisata secara signifikan
Wisata museum sebagai salah satu bentuk ejawantah dari kecintaan dan penghargaan terhadap kesenian dan sejarah peradaban kita, perlu untuk terus dikembangkan dan di perbaiki.Mulai dari infrastruktur, sarana prasarana, hingga fasilitas-fasilitas dan insentif-insentif untuk warga/pengunjung.

Restorasi museum-museum milik Pemerintah dan Warga Jakarta. Misalnya dengan menggandeng 100 orang pengusaha yang ingin menyalurkan sisi filantropinya, tentu dengan dengan insentif. Misalnya mengabadikan namanya sebagai nama museum atau nama ruangan-ruangan di dalam museum, sehingga buat mereka, nama mereka bisa selalu dikenang selama Museum tersebut berdiri.

Kawasan Kota Tua perlu juga di restorasi dan perlahan-lahan dialih fungsikan menjadi cagar budaya yang di jaga ketat kelestariannya. Dijadikan sebagai kawasan seni pertunjukan yang jalan-jalannya tidak boleh di lewati oleh kendaraan pribadi, hanya kendaraan tertentu dan jalan kaki. Di sana akan di sediakan panggung-panggung kecil, agar setiap seniman bisa tampil.

Pembuatan satu otoritas khusus pengelola kawasan Kota Tua, agar pengelolaan bisa lebih terintegrasi.

Pengelolaan kawasan Kota Tua yang terintegrasi dengan dibuat jalur-jalur khusus menyambung dari satu museum ke museum lainnya, sehingga bis lebih tertata dengan baik.

Revitalisasi Makan Pangeran Jayakarta sebagai salah satu peninggalan sejarah yang utama di Jakarta

Dengan revitalisasi sungai yang massif dan efektif, bisa dibuat sebuah wisata sungai dari Kelapa Dua, Condet hingga Duku Atas.

Penyediaan bus-bus secara gratis untuk sekolah-sekolah, secara bergantian, agar bisa memiliki jadwal rutin mengunjungi museum di Jakarta. Hal ini untuk mendorong antusiasme warga terhadap museum, seni budaya dan sejarahnya.

Mencoba “membawa” replika museum masuk ke mall atau ruang-ruang publik lainnya, sehingga semangat untuk lebih menghargai ilmu pengetahuan, sejarah dan seni budaya yang tersosialisasi lebih massif.

Untuk poin no 8 itu bisa dengan menggandeng lembaga-lembaga terkiat, baik lembaga pemerintah, BUMN, lembaga pendidikan, maupun perusahaan-perusahaan swasta. Seperti misalnya, kerjasama dengan Pertamina membuat replika museum “MINYAK”, kerjasama dengan Bank Indonesia membuat replika museum “UANG”. Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI dengan membuat replika museum “ANATOMI” dan replica-replika ini bisa dibuat di berbagai ruang publik yang, seperti mall, taman kota, dan lain sebagainya.

6. Janji Alex - Nono:

Mengatasi kemacetan
Perbaikan angkutan umum. Pada tahun 2002, kendaraan umum di Jakarta mencapai 52 persen dari total kendaraan di Ibu Kota. Pada tahun 2010, berkurang sampai hanya 17 persen.Faktornya karena kendaraan umum itu kotor, tidak menjangkau banyak wilayah, dan tidak memberikan rasa aman. Oleh karena itu, perlu perbaikan angkutan umum secara menyeluruh.

Pendistribusian penjualan kendaraan pribadi. Produksi mobil tiap tahun tidak bisa dihentikan karena akan mengganggu pendapatan negara. Maka dari itu, penjualan mobil perlu dibuat merata atau disebarkan ke daerah atau mulai mengambil langkah ekspor ke luar negeri. Dengan demikian, penjualan mobil tidak akan terfokus di Jakarta yang sudah tidak memiliki daya tampung akan mobil-mobil baru.

Melanjutkan kembali pembangunan monorail, koridor busway, dan Mass Rapid Transit (MRT). Pembangunan monorail dinilai perlu dilakukan kembali karena tiang-tiang monorail yang sebenarnya sudah siap dipakai akan sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Sedangkan pembengunan koridor busway dinilai perlu dipercepat. Pada masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso, ada 15 koridor busway yang berhasil dibangun. Sedangkan pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau Foke hanya bisa membangun 1 koridor busway.

Membantu peningkatan daya angkut kereta api dengan cara pengurangan tanah sebidang. Selama ini yang menjadi persoalan peningkatan kapasita kereta api adalah adanya 94 titik tanah sebidang yang tersebar di Jakarta. Oleh karena itu, untuk membuat peningkatan kapasitas kereta api tanpa hambatan, perlu dibangun Flyover atau underpass sehingga tidak perlu menutupi jalan yang dilintasinya.

Integrasi moda transportasi yang memudahkan masyarakat serta pemanfaatan park and ride untuk mengurangi lalu lintas kendaraan pribadi dari perbatasan wilayah Jakarta masuk ke Ibu Kota.

Mengatasi banjir
Penyebab banjir ada di hulu sampai hilir. Maka dari itu, Jakarta itu tidak bisa sendirian dalam mengatasi banjir. Daerah hulu harus juga buat resapan sehingga kalau hujantidak akan langsung melimpah.

Pembuatan sumur resapan. Tiap gedung di Jakarta harus ada sumur resapannya sesuai koefisien bangunan atau ada biopori. Demikian pula dengan rumah-rumah yang perlu menyediakan lahan untuk sumur biopori.

Penambahan ruang terbuka hijau (RTH)

Mengatasi masalah polusi udara
Penyebab polusi udara terbesar di Jakarta adalah karena asap buangan dari kendaraan umum yang tidak terawat. Oleh karena itu, perlu memaksimalkan pengecekan kelaikan kendaraan umum melalui uji KIR. Uji KIR selama ini dinilai tidak tegas sehingga banyak kendaraan umum yang lolos uji KIR meski sebenarnya tidak laik jalan.

Mendorong masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga mengurangi gas buang kendaraan.

Kendaraan pribadi perlu menjalani uji emisi secara berkala.

Bisa kita lihat, banyak janji yang dibuat oleh Calon Gubernur DKI JAKARTA ini, semoga bagi yang menang dan menjadi Gubernur DKI JAKARTA, bisa melaksanakan janjinya sebaik-baiknya.

Sekian dari saya, semoga bermanfaat. TERIMAKASIH!
Sumber: pilkada.Kompas.com
4.5